Pinjaman yang diajukan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp1,5 triliun dengan fokus pemanfaatan anggaran untuk penuntasan penanganan jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sedangkan terhadap fungsi pengawasan, ungkap Inche, lembaga dewan tetap melakukan pengawasan terhadap semua kebijakan yang telah disepakati bersama pemerintah. Apalagi dengan pandemi covid-19 yang membatasi perjalanan ke luar daerah, lembaga dewan memanfaatkannya untuk mengoptimalkan pengawasan dalam daerah.
“Kami telah menjalankan tiga fungsi yakni fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara maksimal. Kami pastikan semua kebijakan yang ada dalam dokumen dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” ujar Inche.
Ketua DPRD NTT, Emelia J. Nomleni mengatakan DPRD bersama pemerintah provinsi telah menetapkan APBD NTT tahun 2021. Rinciannya, pendapatan sebesar Rp5,9 triliun lebih dan belanja sebesar Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp1,4 triliun. Defisit itu akan ditutup dengan pinjaman daerah melalui program PEN sebesar Rp1,5 triliun.
“Diharapkan pinjaman tersebut dapat menuntaskan semua status jalan provinsi yang tersebar di 22 kabupaten/kota,” katanya.
Wakil Ketua DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem, Christian Mboeik mengungkapkan kinerja anggota dewan sangat baik dalam menjalankan tiga fungsi. Bahkan ada yang sangat kritis dalam menyampaikan gagasannya. Tapi semua yang dilakukan itu untuk kepentingan masyarakat.
“Berdasarkan pencermatan, tidak ada anggota dewan yang terlibat dalam praktek transaksional,” tegasnya. (Ado)
Sumber Artikel: Nttterkini.id
