KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Kejahatan perdagangan orang menjadi keprihatinan bersama karena banyak pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT di Malaysia hidup dalam teror dan intimidasi majikan yang sangat kejam.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI), Wiliam Yani Wea ketika tampil sebagai narasumkber pada FGD yang digelar Polda NTT di Kupang, Kamis (13/04/2023).
Menurut Wiliam, para pekerja migran asal NTT di Malaysia itu berada dalam posisi penjeratan hutang, hanya karena mereka berstatus ilegal.
Ia menyampaikan, SP IMPPI yang didirikannya berafliasi dengan KSPSI AGN karena Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea yang sekaligus Presiden Buruh Asean (ATUC ) sering mendapat pengaduan masalah buruh migran.
Hal inilah yang melahirkan komitmen dari pimpinan KSPSI untuk berperanserta memberantas mafia perdagangan manusia mengingat ada beberapa pemain lapangan yang juga adalah orang-orang NTT atau keluarga terdekat korban TPPO.
“Kita miris karena kita tidak berdaya dan membiarkan darah sesama anak bangsa dihisap oleh saudara sendiri tanpa rasa berdosa dan bersalah,” kata Wiliam.
Mantan angota DPRD DKI Jakarta dua periode ini menyatakan, IMPPI sebagai organ profesional dalam mengadvokasi penanganan TPPO siap bekerja sama dengan Polda NTT dan semua elemen masyarakat lainnya secara kolaboratif demi NTT yang lebih baik ke depan.
Sementara itu Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam paparannya menekankan, dukungan penuh Menko Polhukam dalam pemberantasan TPPO harus direspons semua pihak dengan kerja konkrit.
“Karena itu FGD yang diinisiasi Polda NTT ini harus dipandang sebagai respons positif Kapolda NTT untuk perang semesta melawan TPPO dengan membangun kemitraan dan kerja sama secara kolaboratif menyadarkan warga masyarakat NTT tentang bahaya TPPO bagi generasi muda NTT mendatang,” ujar Petrus.
Sindikat TPPO Ganggu Kedaulatan Negara
Koordinator Advokar Perekat Nusantara ini lebih lanjut menyatakan, perang semesta melawan TPPO harus didasarkan pada semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi karena sindikat TPPO sudah mengganggu kedaulatan negara dan kekuasaan pemerintahan negara untuk menegakan hukum dan HAM.
Diperlukan sikap keberpihakan dan peduli untuk membangun kesadaran masyarakat NTT di pedesaan yang merupakan pintu masuk utama dalam merekrut, menampung, mengangkut TKI ilegal NTT ke daerah tujuan tanpa hambatan apapun.
“Semua caleg DPR RI, DPD, DPRD, calon kepala daerah di NTT harus ikut berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi dan mengkampanyekan bahaya TPPO bagi NTT, bagi Indonesia dan bagi dunia,” pinta Petrus.
IMPPI, TPDI dan semua narasumber mengapresiasi FGD Polda NTT yang sukses dilaksanakan oleh Direktur Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi dan tim yang secara profesional sukses menggelar FGD sebagai langkah awal mengimplementasikan program Kapolda NTT, Irjen Pol. Johny Asadoma yang secara tepat waktu merespons perang semesta melawan sindikat TPPO.(BW//**/tan)
