KUPANG, BERANDA-WARGA.COM— Fakutas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang mencanangkan zona integrita smenuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Pencanangan zona integritas yang dihadiri wakil rektor, perwakilan BPKP, Kepala Biro Organisasi Setda NTT, para dosen, pegawai dan perwakilan senat dan Bem Faperta dimaksud berlangsung pada Jumat (28/06/2024).
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, pencanangan zona integritas ini adalah pertama di lingkungan Undana yang dihadirinya. Sebagai pengawas pelayanan publik, dirinya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran Faperta Undana mencanangkan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kerjanya.
Ia menyebutkan beberapa komplain mahasiswa yang diterima terkait layanan Undana antara lain dosen pembimbing skripsi yang jarang hadir di kampus sehingga sulit ditemui mahasiswa bimbingan, menyiapkan biaya makan untuk ujian proposal dan skripsi, menyiapkan cenderamata, dan dugaan kekerasan dosen terhadap mahasiswa.
“Meski demikian seluruh komplain tersebut telah kami koordinasikan kepada wakil rektor terkait dan mendapat penyelesaian,” kata Darius.
Ia menjelaskan, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya selalu berharap agar pembangunan zona integritas di lingkungan instansi tidak sekedar seremonial belaka. Nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak- hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi,” ungkap Darius.
Ia menegaskan, harus bisa dipastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat, tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu pelayanan.
Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
“Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat kita. Selain itu, upaya ini juga bisa mencegah penyimpangan dan dapat melindungi aparatur kita dari tindakan koruptif,” imbuh Darius. (***/BW)