KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Dalam rangka memantapkan strategi menekan angka kemiskinan dan stunting di NTT, pemerintah perlu melakukan pendekatan program- program kerakyatan berbasis pemberdayaan.
Demikian salah satu poin pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan perubahan APBD NTT 2021 yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD NTT yang dibacakan juru bicara fraksi, Emanuel Kolfidus, Rabu (29/9/2021).
Sidang dipimpin Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni didampingi Wakil Ketua, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
“Konsep pembangunan hendaknya diarahkan kepada pembangunan pro rakyat, tidak hanya pendekatan fisik mengingat kondisi masyarakat saat ini berada dalam tekanan ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 dan badai seroja,”kata Eman.
Ia menyatakan, fraksi mengingatkan pemerintah NTT agar berbagai program dan kegiatan lebih konsen terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur yang tergambar dalam RPJMD 2018- 2023.
