KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, cukup satu kali melakukan peringatan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan (Prokes) covid-19.
“Saya tegaskan, bagi mereka yang melanggar peringatan, langsung ditindak tegas,” kata Laiskodat dalam rapat bersama dengan Forkopimda NTT di Kupang, Jumat (5/2/2021).
Ia menegaskan, tidak boleh ada pesta hingga Mei mendatang karena kasus pandemi covid-19 di provinsi bercirikan kepulauan ini terus meningkat.
Laiskodat menekankan aspek penindakan langsung untuk mencegah adanya keramaian dengan melakukan pengecekan dan peringatan bagi rumah makan dan toko- toko perlu dilakukan.
Untuk rumah makan, pembeli tidak diperkenankan makan di tempat. Makanannya dibeli dan langsung tinggalkan tempat dimaksud.
Sedangkan untuk toko- toko dan pusat keramaian, jumlah pengungjungnya dibatasi.
“Harus tetap cegah keramaian dan tetap memakai masker,” tegas Laiskodat.
Penertiban yang ketat juga untuk para pengendara kendaraan yang tidak menggunakan masker. Protokol kesehatan harus benar- benar dilaksanakan.
Pada kesempatan itu Laiskodat mengatakan agar dalam keputusan pengelolaan anggaran tidak boleh ragu-ragu karena situasi saat ini dalam tanggap darurat bencana.
Prinsipnya harus kerja cepat dan tegas, pemerintah dan semua masyarakat tidak boleh mengabaikannya.
“Pemerintah tidak boleh ragu- ragu dalam kelola anggaran untuk pencegahan covid-19,” tandas Laiskodat.
Cegah Kerumunan
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna menegaskan, pentingnya pencegahan kerumunan atau keramaian. Pembatasan jumlah pengunjung toko dan pusat keramaian harus diperketat, bahkaan harus ada inspeksi mendadak (sidak).
Penting juga melakukan pengawasan protokol kesehatan bagi karyawan yang bekerja di dapur rumah makan.
“Kita semua tentu lihat, kasus covid-19 di Kota Kupang melonjak tajam karena adanya transmisi lokal yang tinggi,” papar Inche.
Ia meminta agar harus juga jalankan sosialisasi vaksin bagi masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Mengingat adanya informasi yang beredar di masyarakat yang seringkali membuat risau masyarakat mengenai efek dari vaksin. Informasi itu telah membuat rasa takut sehingga ada masyarakat tidak mau divaksin.
Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man mengatakan, Pemerintah Kota Kupang sedang mengusahakan alat tes PCR bagi masyarakat Kota kupang dan diharapkan dengan alat itu, bisa dilakukan tes PCR bagi 500 warga per harinya.
Ia berjanji akan ada pengawasan keramaian yang sangat ketat hingga pada tingkat RT/RW di setiap kelurahan.
Selain itu setiap toko, bank dan mall diwajibkan untuk melakukan rapid antigen bagi semua karyawan setiap dua minggu sekali dan hasilnya diumumkan pada publik. (berandawarga.com//mon)