KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa seluruh kantor KPU se-NTT telah mencanangkan zona intergritas di wilayah kerjanya.
Informasi ini diperoleh Darius ketika menghadiri undangan KPU Provinsi NTT guna berdiskusi dalam kegiatan rapat koordinasi daerah pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2023 di lingkup KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi NTT di Kupang, Jumat (14/04/2023).
Tema yang didiskusikan dalam kesempatan rakor ini adalah terkait reformasi birokrasi area perubahan pelayanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Pada intinya kami ingin bersama- sama KPU di seluruh NTT membangun Pemilu yang berintegritas melalui pembangunan zona integritas di seluruh kantor KPU di NTT,” kata Darius.
Dirinya menyambut gembira tekad dan keinginan kuat jajaran KPU se-Provinsi NTT yang telah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kerjanya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya selalu berharap agar pencanangan zona integritas ini tidak sekedar seremonial belaka, tetapi harus ada perbaikan nyata pada loket- loket pelayanan seluruh satuan kerja, termasuk KPU,” ungkap Darius.
Ia menyatakan, nilai- nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan niat memperbaiki harus merasuk dalam sanubari seluruh aparatur negara agar hak-hak masyarakat untuk dilayani dengan baik dapat terpenuhi.
“Kita harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur pelayanan yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu pelayanan,” papar Darius.
Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas.
Dengan demikian pembangunan zna integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
Semakin banyak instansi yang membangun integritas birokrasinya melalui pencanangan zona integritas tersebut, tentu akan semakin bagus pelayanan kepada masyarakat.(BW//**/oni)
