KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Lembaga pendidikan swasta bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT menitipkan empat aspek ke Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Mohammad Ansor untuk dapat diperjuangkan.
Hal ini pertemua bersama antara BMPS NTT, para ketua yayasan, kepala sekolah, dan guru swasta di Kota Kupang dengan Ansor di Kupang, Sabtu (15/04/2023).
Pertemuan ini sangat bermakna karena Komisi V dalam bidang tugasnya bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT. Diskusi dan tanya jawab antara para peserta dengan politisi Golkar itu sangat menarik untuk dicermati.
Setelah kegiatan tersebut, Ansor menjelaskan, maksud dilakukannya kegiatan ini adalah menyerap aspirasi dari para ketua yayasan, guru, dan kepala sekolah swasta terkait masalah yang mereka hadapi sebagai pendidik maupun pengurus sekolah swasta.
“Hari ini saya lakukan reses sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Reses kali ini saya buat khusus dengan Pengurus BMPS, dengan pimpinan yayasan, kepala sekolah dan guru SMA/SMK swasta yang ada di Kota Kupang,” kata Ansor.
Menurutnya, ada banyak aspek yang didiskusikan, mulai dari tambahan penghasilan yang mereka sudah usulkan namun belum direalisasikan, berikutnya antisipasi terkait peserta didik baru yang dilakukan untuk sekolah swasta dengan sistem zona, masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan usulan dana alokasi khusus (DAK).
Ketua Umum BMPS Provinsi NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, BMPS NTT sangat bersyukur karena Wakil Ketua Komisi V dalam reses kali ini, mengajak untuk berdiskusi bersama ketua yayasan, kepala sekolah, dan para guru swasta se-Kota Kupang.
“Pak Ansor memberi diri untuk mendengar semua keluhan dan solusi serta terobosannya seperti apa. Hari ini ada 140 orang yang hadir sebagai peserta,” ungkap Winston.
Mantan Ketua Komisi V DPRD NTT ini menyampaikan, dari berbagai macam keluhan yang disampaikan, mengerut pada empat aspek utama.
Pertama, meminta penerimaan peserta didik baru harus adil. Kedua, ada 160 guru swasta di Kota Kupang yang belum mendapatkan tambahan penghasilan dan itu akan diperjuangkan. Ketiga, perbaikan infrastruktur sekolah melalui DAK. Keempat, pelatihan kompetensi bagi para guru.
Salah satu perwakilan guru dari SMK Swastisari Kupang, Yohana Emilia Will berharap Komisi V DPRD NTT bisa secepatnya menindaklanjuti berbagai aspek yang disampaikan peserta.
“Kegiatan ini bagus untuk langkah- langkah ke depan untuk sekolah swasta, supaya sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri. Kami berharap adanya perhatian dari pemerintah dan DPRD NTT,” ujar Yohana.(BW//**/oni)
