Anggota BMPS NTT lainnya, Sam Litik meminta pemerintah ikut memanage sekolah swasta agar bermutu dan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Misalnya, perlunya sharing dana antara pemerintah dan yayasan swasta untuk menggelar diklat guru dan kegiatan lainnya.
“Sekolah kami juga terkena dampaknya. Dua guru harus pergi ikut tes P3K, tak ada penggantinya,” ujar Fredus Kolo, Kepala SMK Sint Carolus Kupang.
Ketua Umum BMPS NTT, Winston Rondo, menegaskan, untuk membesarkan sekolah swasta di NTT, pihaknya memakai semua lini, terutama penentu kebijakan. BMPS tidak cuma omong.
“SMA Kristen Kupang harus kehilangan delapan orang guru karena ikut P3K. Kita menanam orang lain yang panen,” ungkap Winston.
Bersuara Keras
Anggota Komisi X DPR RI, Anita Gah mengapresiasi BMPS NTT yang telah mengkaji permasalahan yang mendera sekolah- sekolah swasta, lengkap dengan data-data temuan.
“Ini yang saya butuhkan selama masa reses ini. Saya dari NTT, tentu mengakomodasi dan memperjuangkan masalah-masalah bidang pendidikan di NTT, terutama sekolah swasta. Perlu dukungan dari daerah. Saya akan bersuara keras di parlemen,” janji Anita.
