JAKARTA, BERANDAWARGA.COM—Memalukan!! Mungkin ini kata yang tepat buat gerombolan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang terus menggerogoti Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Langkah terkini yang dilakukan adalah beredarnya surat undangan untuk menghadiri peringatan HUT Partai Demokrat ke-20 di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jumat, 10 September 2021 malam.
Undangan yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hal ini sungguh memalukan, dimana gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.
Menurutnya, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.
“Justeru pada acara puncak dua dekade Partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai, diantaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan,” ungkap Herzaky.
Ia menegaskan, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko.
Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, dimana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai KSP.
“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia, karena dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggaji dirinya sebagai KSP tujuh tahun terakhir,” tandas Herzaky.
Upaya ‘begal politik’ juga disinggung Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dalam sambutannya pada puncak acara peringatan dua dekade Partai Demokrat yang disiarkan salah satu televisi swasta Nasional, Kamis, 9 September.
“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kemenkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY.
AHY juga menegaskan, Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya.
Walau demikian, AHY meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini.(berandawarga.com//**/tan)