KUPANG, BERANDA-WARGA.COM— Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur meminta semua kepala daerah di NTT baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan efisiensi APBD, khususnya pada belanja operasional.
Efisiensi anggaran itu hendaknya diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
“Efisiensi dimulai dari rumah jabatan kepala daerah sebagai teladan utama yang selanjutnya harus diikuti seluruh perangkat daerah masing- masing,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, Sabtu (22/2/2025).
Lebih lanjut ia menyampaikan beberapa pesan dan harapan lain untuk semua kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Pertama, menyampaikan terima kasih atas kerelaan dan pengorbanan diri menjadi pelayan bagi seluruh warga di provinsi dan kabupaten/kota masing- masing selama lima tahun ke depan.
Sebab menjadi kepala daerah pada periode ini jauh lebih sulit dari kepala daerah periode sebelumnya.
Hal ini karena situasi ekonomi global dan efisiensi anggaran yang ketat dari pemerintah saat ini yang berdampak pada berkurangnya transfer daerah dari pusat.
“Semoga tetap semangat melayani dalam segala keterbatasan yang ada,” harap Darius.
Kedua, kurangi perayaan pesta, syukuran, penjemputan dan ceremoni lain yang berlebihan yang berdampak pada pengeluaran keuangan daerah sebagai wujud empati kepada sebagian warga yang terkategori miskin dan miskin ekstrim.
“Pesta sudah selesai, saatnya bekerja dan melayani. Waktu lima tahun itu sangat cepat,” tandas Darius mengingatkan.
Ketiga, konsolidasi birokrasi. Mungkin saja selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung, birokrasi daerah terkotak- kotak mengikuti pilihan masing- masing. Hal yang biasa dalam suatu kompetisi.
Satukan dan rangkul mereka, sebab birokrat adalah otak birokrasi yang akan melaksanakan visi misi kepala daerah.
“Jangan biarkan mereka terus berkeping- keping hingga lima tahun sehingga mengganggu proses pencapaian visi misi,” pinta Darius. (bw//***)
