KUPANG, BERANDAWARGA.COM— Pemerintah NTT dinilai belum memiliki keberpihakan terhadap sekolah swasta dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk SMA dan SMK swasta khususnya di Kota Kupang.
Buktinya, jumlah siswa baru pada 43 sekolah swasta di Kota Kupang belum memenuhi rombongan belajar (rombel) yang tersedia,
Penyebabnya, sistem PPDB yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan juknis yang sudah ditetapkan dalam PPDB.
Menyikapi permasalahan dimaksud, Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT melakukan kunjungan ke enam SMA dan SMK swasta yang ada di Kota Kupang, Kamis (20/7/2023). Tujuannya untuk mengambil data yang valid dan berdiskusi langsung dengan para kepala sekolah swasta.
Keenam sekolah tersebut yakni SMK Uyelindo Kupang, SMK Muhamadiyah Kupang, SMA Ki Hajar Dewantoro Kupang, SMK Wira Karya Kupang, SMA Kristen I Kupang, dan SMK Kristen 2 Kupang.
Kepala SMK Uyelindo Kupang, Maria Magdalena Tri Ratnasari mengatakan, keberpihakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT dan Komisi V DPRD NTT belum memberikan rasa adil dalam PPDB bagi sekolah swasta.
“Pembagian kuota siswa baru untuk sekolah swasta dan negeri tidak adil. Bisa saja mereka menyalahkan pihak swasta karena tidak melakukan promosi dan alasan lainnya, tapi kalau tidak didukung dengan kebijakan yang pas akan sama saja. Harus ada kebijakan keras yang tidak ditawar- menawar oleh mereka yang mempunyai kewenangan,” ujar Maria.
Senada dikeluhkan Kepala SMK Muhammadiyah Kupang, Usman Sakan. Menututnya PPDB di sekolahnya mengalami penurunan dibanding tahun- tahun sebelumnya.
“Pemerintah jangan hanya membuat regulasi secara tertulis, namun bagaimana cara implementasinya dari regulasi itu. Kita berharap jangan ada diskriminasi terhadap sekolah swasta, kita juga turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” pungkas Usman.
Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo menyampaikan, potret ketidakadilan PPDB tergambar jelas di SMK Uyelindo Kupang, padahal fasilitas di sekolah tersebut sangat memadai sebagai tempat belajar yang nyaman.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, sekolah seperti SMK Muhammadiyah Kupang saja mengalami goncangan besar dalam PPDB tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Fasilitas SMK Uyelindo Kupang sangat memadai, tapi siswanya tidak ada. Dari 18 orang guru, 15 orangnya guru honorer yang gaji bulanannya tergantung dana bos yang diterima. Ini problem serius yang sekolah swasta hadapi. Pemerintah tidak boleh main- main. Jangan karena melayani pihak- pihak tertentu akhirnya sekolah swasta yang dikorbankan,” tandas Winston.
Mantan anggota DPRD NTT ini menambahkan, SMK Mumammadiyah adalah sekolah besar yang telah hadir sejak 1998. Tentunya dalam kurun waktu itu, jasa dan kontribusinya sangat besar buat pembangunan SDM di NTT.
“Kami mendesak kebijakan pemerintah harus berpihak kepada sekolah swasta,” tegas Winston. (BW//**/oni)
