KUPANG, BERANDA-WARGA.COM— Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma seakan berada di jalan terjal terkait dasacita kedelapan.
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Patris Lali Wolo menjelaskan, ada tiga poin penting dalam dasacita kedelapan, yakni peningkatan daya fiskal yang berkonsekuensi pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi aset untuk mencapai PAD.
Untuk merealisasikan poin pertama dasacita kedelapan dimaksud berbenturan dengan skenario dari pemerintah sendiri terkait target penerimaan PAD.
“Sesuatu yang sangat kontradiktif karena dalam poin pertama dasacita kedelapan itu mengharuskan adanya peningkatan PAD, tapi skenario bapak- bapak di pemerintah malah menurunkan target penerimaan PAD 2025. Untuk hal ini saya sudah sampaikan di rapat badan anggaran,” kata Patris dalam rapat dengar pendapat Komisi IV bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT di ruang rapat komisi, Jumat (7/3/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan bagaimana pemerintah provinsi merealisasikan dasacita disaat transfer APBN ke NTT menurun. Sementara gubernur dan wakil gubernur sudah menyampaikan untuk menaikkan PAD dalam dasacita kedelapan.
Sulit memang skenario untuk menerjemahkan dsacita kedelapan karena di saat yang sama target PAD mengalami penurunan Rp100 miliar lebih yang menyebabkan secara akumulasi bila digabungkan dengan dana transfer berkurang Rp306 miliar. Minimnya anggaran ini tentunya membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam bekerja.
“Kok pemerintah yang membuat diri sendiri seperti itu. Di satu sisi kita mau naikkan gubernur, tapi di sisi lain skenario PAD menurun. Padahal harapan kita satu- satunya pada PAD karena anggaran transfer untuk NTT sudah dipotong sekian ratus miliar. Kita harap Pak Melki (gubernur) untuk menjawabi persoalan ini, sehingga mungkin hanya setahun kodisi seperti ini sebagaimana diharapkan,” ungkap Patris.
Dorong Bapperida NTT Kreatif
Pada kesempatan itu wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini mendorong Bapperida NTT untuk menerjemahkan poin dua dan tiga dasacita kedelapan, yakni pengelolaan aset daerah dan optimalisasi aset untuk mencapai PAD.
Patris mengungkapkan, jika mengikuti astacita presiden, negara membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), maka NTT semestinya bisa berkreasi untuk mengelola aset yang ada. Misalkan, aset daerah seperti Hotel Sasando dan Kehutanan demerger yang kemudian diberikan kepada pengusaha yang hebat seperti Danantara yang tak bisa diperiksa BPK dan KPK.
“Langkah seperti ini bisa diambil atau tidak, sehingga NTT menjadi provinsi yang luar biasa. Kita harus hati- hati dalam memuji pemimpin kita, karena ternyata pemimpin itu sudah dekat jurang. Saya bukan menakut- nakuti , tapi bagaimana kita mengoptimalisasi aset karena hal ini ada dalam dasacita kedelapan,” tandas Patris.
Jangan Korbankan Pegawai
Lebih lanjut Patris mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan kesejahteraan pegawai dengan kondisi anggaran yang minim.
“Kami harap agar jangan kita buat benturan seperti menepuk air di dulang. Jangan sampai gaji dan tunjangan kinerja pegawai sama seperti yang terjadi sebelumnya,” tegas Patris mengingatkan.
Terkait gaji PPPK dan honorer yang molor dibayar bahkan ada yang terancam hanya dibayar delapan bulan sebagaimana pernah terjadi, diharapkan agar tidak terulang lagi. Karena itu hendaknya direncanakan secara baik agar mereka tidak datang kembali di lembaga dewan untuk mengadukan nasib mereka. (bw//***)
