Koordinasi berjenjang harus dilakukan, dimana pemerintah provinsi mendorong para bupati agar menuntaskan status jalan kabupaten.
Selanjutnya pemerintah kabupaten mendorong para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa untuk membangun jalan.
Dengan demikian, dapat tercipta sebuah konektivitas yang sangat baik. Karena jalan provinsi lebih banyak dilalui para pejabat, sedangkan masyarakat lebih banyak melintasi jalan kabupaten, kecamatan dan desa.
“Jika ruas jalan kabupaten, kecamatan dan desa juga dalam kondisi mantap, tentunya sangat membantu masyarakat dalam memasarkan hasil komoditasnya. Intinya, pembangunan infrastruktur jalan harus tuntas dari hulu hingga ke hilir,” tandas Vincen. (berandawarga.com/tan)
