KUPANG, BERANDAWARGA.COM—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ke depan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur harus diperluas menjadi 10.000 hektar dari yang ada saat ini seluas 5.000 hektar.
Presiden Jokowi sampaikan ini di sela- sela meninjau lumbung pangan di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Selasa (232/2021).
Kawasan lumbung pangan yang ada saat ini seluas 5.000 hektar yang terdiri dari 3.000 hektar untuk penanaman padi dan 2.000 hektar sisanya untuk komoditas jagung.
Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektar.
Lumbung pangan yang dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat NTT.
“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” harap Jokowi.
Harus diakui, kendala utama yang dihadapi terkait pengembangan lumbung pangan di Provinsi NTT adalah ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan.
Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.
Pada kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.
“Kuncinya ada di air. Di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” ungkap Jokowi.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektar.
Kementerian Pertanian diperintahkan untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan para petani setempat. (berandawarga.com//jel)