KUPANG, BERANDA WARGA.COM— Simpatisan Jefri Riwu Kore (Jeriko) mengajak warga NTT agar jangan pilih Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang karena itu tidak bisa lagi dipercaya.
Koordinator Simpatisan Jeriko, Herison Arianto Kore sampaikan ini saat menggelar aksi pembubaran pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat NTT di Hotel Kristal Kupang, Jumat (11/3/2022).
Ajakan ini didasari oleh praktek buruk demokrasi yang dilakukan Partai Demokrat yakni melantik Leonardus Lelo yang notabene kalah dari Jeriko dalam pemilihan Ketua DPD Demokrat NTT di arena Musda IV, dimana Jeriko unggul 12 suara, sementara Leo Lelo hanya mendapat 11 suara
“Situasi 12 suara kalah dari 11 adalah bukti bahwa partai ini tidak bisa dipercaya rakyat. Warga NTT jangan pilih partai ini,” tandas Herry.
Ia menegaskan, simpatisan Jeriko akan tetap melawan praktek buruk demokrasi yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Pemilu 2024.
‘Kami akan terus melawan kesewenang-wenangan Partai Demokrat, kami tidak akan berhenti. Kami mengawasimu Partai Demokrat dan AHY, kami akan kawal ketat sampai 2024. Kami akan tetap berkampanye di rakyat untuk jangan pilih partai tidak demokratis, partai yang tidak jaga keselamatan rakyatnya sendiri,’ ujar Herrry .
Menurutnya, upaya simpatisan Jeriko membubarkan kegiatan pelantikan Partai Demokrat tidak berhasi. Bahkanl satuan gugus tugas covid Kota Kupang yang dipimpin Kepala BPBD Kota Kupang, Ernes Ludji dan Kasatpol PP pun tidak berdaya saat membubarkan kegiatan tersebut.
Kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat NTT terselenggara ketika situasi penyebaran covid di Kota Kupang sedang meningkat drastis. Bahkan Mendagri, Tito Karnavian telah mengeluarkan instruksi bahwa Kota Kupang termasuk salah satu daerah yang wajib memberlakukan PPKM level tiga.
Sementara itu, kegiatan pelantikan pengurus DPD Demokrat NTT dihadiri 400 peserta yang berasal dari Jakarta serta perwakilan pengurus DPC dan anggota fraksi dari 22 Kabupaten/kota se-NTT.
Pada kesempatan itu Herry menyayangkan terselenggaranya kegiatan tersebut. Dirinya juga menyayangkan sikap gugus tugas Kota Kupang yang ketakutan, padahal jelas-jelas kegiatan tersebut melanggar aturan dan instruksi Mendagri.
“Keselamatan rakyat jadi taruhan karena Partai Demokrat membuat kegiatan dalam ruangan terbatas dihadiri oleh 400 orang. Kami menyesalkan satgas covid Kota Kupang yang bubarkan giat simpatisan Jeriko tapi tidak berani bubarkan giat Demokrat NTT yang jelas-jelas melanggar covid,” kesal Herry.
Kasat Pol PP Kota Kupang Achrudin Rudi Abubakar mengaku tidak berdaya membubarkan kegiatan pelantikan pengurus Demokrat karena DPD Demokrat NTT bersandar pada surat izin yang diberikan gugus tugas covid tingkat Provinsi NTT.
“Kami tidak bertanggungjawab jika terjadi apa-apa dalam kegiatan tersebut, Kota Kupang sedang dalam PPKM level tiga saat ini. Jika terjadi klaster penyebaran dan penularan covid, kami tidak bertanggungjawab karena yang memberikan izin berkegiatan adalah satgas covid Provinsi NTT. Kami sangat menyayangkan sikap satgas provinsi yang berani menentang instruksi Mendagri,” ujar Rudi.(berandawarga.com//**/red)
