SPK Janji Evaluasi Polemik Besipae

oleh -38 views
oleh

KUPANG, BERANDA-WARGA.COM— Konflik saling klaim lahan di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan antara warga Pubabu dan Pemprov NTT hingga kini belum menemui titik terang.

Saat ini sebanyak 29 kepala keluarga (KK) masyarakat adat Pubabu-Besipae jadi korban penggusuran yang dilakukan Pemprov NTT.

Mereka kini terpaksa membangun tenda- tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara di lokasi.

Calon Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi (SPK) ikut berkomentar terkait polemik tersebut.

Saat SPK menjawab pertanyaan panelis dalam Diskusi Publik Politik Gagasan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT Periode 2024- 2029 yang digelar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Sabtu (26/10/2024).

Penelis menanyakan strategi apa yang akan dilakukan Paket SIAGA untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Besi Pae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS dengan Pemprov NTT terkait persoalan lahan Besi Pae yang diklaim milik Pemprov NTT selama ini.

Calon Gubernur NTT Nomor Urut 3, SPK mengatakan, memang ada pendekatan hukum dalam kasus di Besipae, tetapi pendekatan untuk  menyejahteraan mereka juga lebih penting.

Jika terpilih menjadi Gubernur NTT, SPK berjanji akan mengevaluasi kembali terkait polemik di Besipae TTS. Ia menegaskan, harus punya strategi  percepatan untuk menyiapkan kesejahteraan masyarakat di Besipae.

“Luas lahan itu tidak seberapa. Jadi , nanti kita evaluasi kembali. Kalau kita menggeser mereka sesuai hasil dialog dalam keputusan bersama, maka kita harus punya strategi  percepatan untuk menyiapkan kesejahteraan masyarakatnya. Kita harus pastikan bahwa kesejahteraan masyarakatnya terjamin,” kata SPK.

SPK mengaku sebagai putra asli TTS, ia memahami betul apa yang masyarakat butuhkan. Karena itu, dia, dalam menyelesaikan sebuah persoalan lebih di kedepankan tindakan persuasif dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

“Kebetulan saya anak asli dari  Timor Tengah Selatan, saya pahami betul apa yang masyarakat butuhkan. Mereka itu adalah saudara-saudara kita dan membutuhkan mata pencahariannya dari situ,”  terang Jenderal Bintang Satu ini.

Lebih lanjut SPK mengungkapkan, lebih baik masyarakat menjadi “pagar hidup” dari project  yang ada di sana. Artinya, merekalah yang terlibat langsung untuk menjadi  orang- orang yang lebih  berperan di situ. Jadi, kita libatkan mereka menjadi “pagar hidup” di situ, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lahan yang ada. Ini sebenarnya urusan mata pencaharian. (bw//***)